BANDA ACEH – Anggota DPRA terpilih periode 2019-2024 Teuku Irwan Djohan menyorot Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang mengusulkan pembelian mobil mewah untuk kendaraan operasional para pejabat tinggi di sana, mulai dari bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK Pidie Jaya.

Politisi Partai NasDem ini mengaku terkejut dan kecewa dengan berita usulan pengadaan mobil dinas pejabat Pidie Jaya itu.

Irwan mengetahui itu dari pemberitaan yang menyebutkan, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya akan segera mendapat mobil dinas baru jenis Toyota Alphard dengan anggaran miliaran rupiah.

Sedangkan tiga pimpinan DPRK setempat juga akan menunggangi Mistsubishi Pajero Sport.

Pengadaan mobil operasional baru ini semata-mata untuk mendukung kinerja operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya juga bagi para pimpinan DPRK Pidie Jaya.

“Saya sangat terkejut dan kecewa dengan berita ini. Kabarnya Pemerintah Pidie Jaya akan membeli mobil dinas baru Mitsubishi Pajero Sport untuk Ketua dan para Wakil Ketua DPRK. Lalu untuk bupati dan wakil bupati mobil Toyota Alphard dan Toyota Vellfire,” kata Irwan Djohan kepada Serambinews.com, Jumat (11/10/2019).

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, kebijakan mengusulkan mobil operasional baru untuk para pejabat di Pidie Jaya adalah kebijakan tidak tepat.

“Ini kebijakan apa? Di mana hati nuraninya? Ini jelas sangat melukai perasaan rakyat,” kata Irwan.

Bahkan menurutnya, pengadaan mobil baru yang begitu mewah tidak wajar.

“Menurut saya, pengadaan mobil dinas baru yang semakin tahun semakin mewah adalah sebuah kelakuan yang sudah tidak wajar lagi,” ujarnya.

Hal itu tidak wajar karena saat ini Provinsi Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatera.

Di saat kondisi seperti itu, justru para pejabat dan kepala daerah kehilangan hati nurani dengan menggunakan kendaraan dinas mewah yang menghamburkan anggaran miliaran rupiah

“Seharusnya para pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik kepada rakyat, bagaimana hidup yang tidak konsumtif dan efisien. Berapa miliar anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan mobil dinas mewah para pejabat? Ini sebuah pemborosan yang seharusnya tidak terjadi di Aceh,” katanya.

Anggaran sebesar itu, lanjut Irwan Djohan, seharusnya bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi pembangunan dan bagi masyarakat, misalnya untuk sarana pendidikan karena masih banyak sekolah yang tidak layak.

Pemerintah Aceh menurutnya, selama ini tidak melakukan evaluasi yang benar terhadap rancangan APBK yang dibuat oleh setiap kabupaten/kota, sehingga pemborosan seperti itu bisa lolos.

“Kapankah para pejabat di Aceh ini bisa memiliki sense of crisis? Saat ini Aceh dalam kondisi krisis. Terbukti dari posisi Aceh di peringkat satu persentase kemiskinan seluruh Sumatera dan peringkat ke enam di seluruh Indonesia,” jelas Irwan.(*)